Himbauan Dewan Pers Soal THR, ini Kata Jurnalis

# Dilihat: 445 kali #
  • Bagikan
Ilustrasi.Net

JAKARTA – Surat Dewan Pers ini menuai reaksi, terutama di kalangan wartawan. Salah satunya Anton Mampan Purba, seorang jurnalis media siber nasional. Menurut dia, permintaan dan penerimaan THR dari kalangan insan pers merupakan urusan pribadi.

“Ranah pribadi dan kembali lagi ke masing-masing wartawannya kalau soal THR. Kalau enggak ada (THR) jangan maksa harus diadakan, tapi jika ada ya, ambil,” ujar Anton, Minggu (2/5/2021).

Insan pers yang sehari-hari menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan Mapolda Metro Jaya ini menyebut Dewan Pers seharusnya tak perlu mengeluarkan imbauan tersebut.”Sensitif dong jika urusannya menyangkut duit alias rembang pati atau Rp,” kata dia.

“Seyogianya Dewan Pers keluarkan imbauan, misalnya agar pemerintah atau pejabat tinggi negara bisa membantu kalangan insan pers seperti pengurangan pajak di tengah situasi sulit pandemi seperti sekarang ini. Lalu juga, contoh pengadaan kegiatan bazar khusus media agar dapat juga merasakan indahnya berlebaran seperti yang lain,” imbuh jurnalis jebolan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ini.

Berbeda dengan Anton, Budi Sam Law Malau, jurnalis media cetak nasional, mendukung upaya Dewan Pers. Sebab hal itu dinilai sebagai langkah nyata dalam menjaga etika profesi.”Bagus lah itu imbauannya. Sebab jurnalis yang meminta-minta THR (ke pihak di luar perusahaan tempat bekerja) mencoreng profesi jurnalis dan merendahkan diriya sendiri,” ujar Budi.

Pihak yang memberikan THR ke jurnalis, kata dia, sesungguhnya juga melecehkan profesi wartawan. Sehingga, kata dia imbauan Dewan Pers harus didukung seluruh elemen jurnalis.”Selain itu, sumber atau pihak-pihak yang memberi THR ke jurnalis, malahan justru menjatuhkan dan melecehkan profesi jurnalis,” kata Budi.

“Bagi semua yang merasa benar-benar jurnalis jadi mesti dipahami bahwa yang mengaku jurnalis tapi minta THR, telah mempermalukan profesinya sendiri,” imbuh alumni Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini. (Red)

  • Bagikan