Oleh: Sudarsono
(Mantan WakilKetua Demokrat Lampung)
BANDARLAMPUNG – Sempat beredar kabar Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat akan digelar pada pertengahan Agustus kemarin, hal ini terkait masa jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung, Muhammad Ridho Ficardo habis pada 15 Agustus 2021.
Namun sampai sekarang sudah penghujung Agustus belum ada sama sekali riak-riak bakal ada acara internal Partai Demokrat tersebut.
Sebelumnya Ridho Ficardo mengatakan bahwa kegiatan Musda tersebut tidak akan diundur dan tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, namun sebelum dilakukan dirinya akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Menurut Ridho karena situasi pandemi, serta banyak pengurus DPP yang terkena Covid-19 makanya pelaksanaannya belum bisa diadakan.
Ada keterangan dari salahsatu pengurus DPD Partai Demokrat, bahwa kemungkinan akan dilaksanakan pada September atau Oktober nanti.
Dari pantauan saya, belum ada kepastiannya pelaksanaan Musda itu bisa jadi karena memang kondisi pandemi Covid-19 dan bisa juga karena masih ada persoalan internal di tubuh partai sehingga pelaksanaan itu tertunda sampai batas waktu yang belum ditetapkan.
Ada banyak nama yang tersiar untuk mengisi posisi ketua Demokrat Lampung tersebut jika pelaksanaan Musda digelar, selain Ridho Ficardo bermunculan nama-nama baru, mulai dari kalangan internal partai sendiri dan banyak pula nama dari luar kepengurusan.
Hal tersebut menjadi pembicaraan ditubuh partai sendiri, maupun menjadi bahan asumsi publik, karena bermunculan nama yang siap memimpin Partai Demokrat Lampung ke depan.
Sebetulnya kalau mau jujur, ada beberapa hal yg berpotensi
menjegal pencalonan Ridho Ficardo dari Ketua Demokrat Lampung, pertama; Ridho melanggar AD/ART partai, karena dirinya selaku ketua tidak menyelenggarakan Musda tersebut sebelum akhir masa jabatannya pada tanggal 15 Agustus 2021 kemarin.
Kedua; Hasil investigasi atau penelusuran saya Ridho Ficardo hanya memiliki 6 loyalis Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di mana ada 3 DPC tersebut Surat Keputusan (SK) nya masih Pelaksana Tugas (Plt).
Dan hal tersebut menjadi boomerang bagi Ridho Ficardo, jika saja dukungannya tersebut tidak mempunyai hak suara pada pelaksanaan Musda nanti disebabkan status masih Plt dan menyebabkan kurangnya dukungan.
Ketiga; menurut penelusuran juga untuk suara dukungan di DPD serta organisasi sayap partai, kebanyakan bukan lagi ranah kekuasaan Ridho Ficardo.
Dan Keempat; terkait kinerja Ridho Ficardo sebagai ketua DPD Demokrat Lampung, jika selama ini kinerja dan hubungannya baik, semestinya hampir semua DPC solid mendukung pencalonan dia kembali sebagai ketua, ini hanya ada 6 DPC saja, itu pun cuma 3 DPC yang memiliki hak suara.
Yang jelas namanya Partai Politik AD/ART tetap menjadi acuan, karena partai selalu berpegang teguh terhdap itu.
Ini merupakan sebuah penulusuran yang obyektif dari saya, bagaimana kenyataan dan siapa yang layak memimpin Demokrat Lampung ke depan, kita tunggu saja tanggal mainnya. Tabik Pun..
