TULANG BAWANG – Kabupaten Tulang Bawang menjadi pelopor di Provinsi Lampung dalam upaya mendigitalisasikan langkah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Hal ini dilakukan melalui Sistem Digital Elektronik Retribusi (SIGER).
“Langkah ini perlu kita apresiasi karena selain inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, juga memperkuat digitalisasi dalam transaksi pemerintah daerah”, demikian disampaikan Junanto Herdiawan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung (KPw BI Lampung), saat peluncuran SIGER, pada Selasa, 5 Maret 2024 di Pasar Unit II, Kabupaten Tulang Bawang.
SIGER merupakan aplikasi hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan PT Bank Mandiri (Persero). Peluncuran SIGER dilakukan oleh Pj Bupati Tulang Bawang, Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M dan dihadiri juga oleh Vice President PT Bank Mandiri Area Bandar Lampung, Erik Doly, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, serta perwakilan pedagang dan petugas pemungut retribusi.
SIGER memberikan manfaat bagi berbagai pihak, bukan hanya pemerintah daerah tetapi juga pedagang di pasar.
Bagi pedagang pasar, pembayaran retribusi melalui SIGER mempermudah mereka dan membangun kepercayaan pada pemerintah daerah. Akseptasi kanal pembayaran digital QRIS pun semakin luas dan telah diterapkan oleh sekitar 700 pedagang yang ada di Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang.
Penerapan e-retribusi dilakukan dengan mengoptimalkan kanal pembayaran digital melalui uang elektronik dan pada perkembangannya nanti akan menggunakan QRIS. SIGER pun dilengkapi fitur pemantauan berupa online dashboard berbasis web yang dapat diakses oleh Pemerintah Kabupaten sehingga dapat memantau pendapatan daerah secara real time.
Pj Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Drs Qudrotul Ikhwan, M.M, memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. atas penerapan digitalisasi e-retribusi pasar yang sangat berperan dalam pembangunan, baik melalui penguatan struktur anggaran dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maupun tata kelola. (*)
